Mencoba mengisi waktu sisa hidup
aniversary
Desember 9th, 2008 andycoklathari ini genap 1 tahun aku menikah.
tambah juga jumlah keluargaku dgn hadirnya sikecil
sudah 2 bulan sikecil menemani hari2 keluargaku.
lahir 30 sep 2008 pas menjelang takbiran lebaran..
LAMA…
Oktober 28th, 2008 andycoklathmm….suwe ranulis….eh,,,,,,sudah melewati bayak kejadian….
1.istriku tujuh bulanan
2.melahirkan
3.lebaran
oh…hidup terasa cepat…..
Tambah Tua
Juli 3rd, 2008 andycoklat2 juli 1979..hari lahirku…sekarng sudah 29 tahun usia…
tambah tua…tambah komplek kehidupan yang kualami.
ya semoga semuanya lancar2..saja……..amien
sibuk……………pol
Juni 24th, 2008 andycoklathari ini…dua bulan kedepan sibuk…puol…lg gawe kegiatan “pimp my lib”
merubah suasana perpustakaan arsitek…serta validasi…biar seep…
ngidam baru
Juni 18th, 2008 andycoklatsetelah ngidam daging2….sekarang gantian menu yg disukain si jabangbayiku…
ngidam…opo wae le disenenge bojoku…:D
ALhamdulilah
Mei 26th, 2008 andycoklatAkirnya gk terasa usia kehamilan istri sudah berjalan ke 5 bulan.semakin sehat dan doyan makan apa saja.berat badannya juga berangsur-angsur naik…semoga sehat-sehat saja n lancar..
Selamat
Mei 21st, 2008 andycoklatselamat buat bapak-bapak karyawan arsitektur yang diangkat jadi CPNS….Pak Bowo,Saripin,Eko,Pardi,Purnomo….matur suwun makan-makannya..; Semoga menjadi Pegawai Teladan
meh ngopo iki
Mei 21st, 2008 andycoklathari ini rasanya males….n lemes…
suwe ra nulis..123456789abcde
Sofian Effendi Usulkan Dibentuknya Komisi Kepegawaian Negara
Mei 7th, 2008 andycoklatYogya, KU
Pakar Adminsitrasi Publik UGM Prof Dr Sofian Effendi mengusulkan segera dibentuknya Komisi Kepegawaian Negara dalam rangka melakukan reformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai kurang meperhatikan kesejahteraan aparatur negara.
“Tugas dari Komisi ini nantinya melakukan reformasi kepegawaian dalam hal merubah sistem pengajian dan sistem kepangkatan,” kata Sofian dalam Diskusi Policy Corner ‘Gaji Aparatur Negara’, Rabu (30/4) di Gedung Magister Studi Kebijakan UGM.
Dalam hal sistem penggajian, menurut Sofian sudah saatnya diubah dari sistem penggajian karir menjadi sistem penggajian position based system. Bila dalam sistem karir, pegawai akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan fungsional dan honor maka dalam position-based system, gaji ditentukan berdasarkan jabatan yang diemban.
“Position based sytem, gaji dibayarkan atas besarnya tanggungjawab dari setiap jabatan. seperti yang berlaku di perusahaan swasta dan BUMN, gaji diberikan untuk setiap posisi atau jabatan seseorang dalam organisasi,” tambahnya.
Menuryut Sofian, position based system sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia sebelum tahun 1976. Pada waktu itu dalam birokrasi pemerintah dikenal 1/k 2000 jabatan profesional. Sistem ini kemudian diganti dengan sistem karier yang menetapkan ada 17 skala gaji mulai Gol 1/a (Rp 912.600) sampai Gol IV/e (Rp 2.880.000). Skala ini, jelas Sofian, menentukan Gaji Pokok. Selain itu, sistem mengatur tentang jenjang jabatan.
Akibatnya, penerapan sistem karir telah menyebabkan kesenjangan yang sangat besar dalam sistem remunerasi (tunjangan) aparatur negara. Kesnjangan tersebut diantaranya, pertama, adanya kesenjangan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedua, kesenjangan antara departemen dan antara departemen dengan lembaga independen dan ketiga, kesenjangangan antara departemen dengan lembaga keuangan milik pemerintah.
“Remunerasi PNS selama ini tidak menjamin kehidupan layak, tidak memacu produktivitas dan tidak menjamin taraf hidup minimal pada masa pensiun, bahkan remunerasi juga tidak sesuai dengan beban tanggung jawab maupun pengakuan atas prestasi pegawai,” imbuh Sofian.
Sofian juga sempat menyinggung tentang jumlah premi dan pendapatan pensiun yang dinilainya sangat tidak efektif. karena gaji yang didapatkan seorang pensiunan Guru Besar dianalogikan sofian tidak cukup untuk membayar tagihan pulsa dan tagihan AC (pendingin ruangan).
Disebutkan Sofian, pensiun yang diterima selama ini hanya berdasarkan hasil iuran 4 persen dari gaji pokok yang dibayar pegawai selama masih aktif bekerja. Padahal, dalam Udang-Undang, sudah disebutkan uang pensiun merupakan tanggungjawab pegawai dan majikannya (pemerintah). Maka dari itu, Sofian menilai pemerintah telah lalai dalam tanggungjawabnya untuk membayar uang pensiun pegawai. Sedangan di luar negeri,Malaysia, iuran yang dibayar pegawai setiap bulannya sekitar 5 persen ditambah iuran dari pemerintah sekitar 8 persen dari gaji pokok.
“Tidak heran, seorang pensiunan Guru Besar di Malaysia mendapatkan gaji pensiun setengah dari gaji pokoknya atau sebesar 26 juta rupiah, sedangkan premi pensiun yang diterima sekitar 2,5 milyar. Berbeda halnya yang berlaku di Indonesia, seorang Guru besar hanya mendapatkan tunjangan 12 juta rupiah dengan gaji pensiun perbulan sekitar 1, 7 juta rupiah,” katanya.
Sofian kembali menghimbau agar pemerintah segera melaksanakan perubahan sistem penggajian pensiun yang sudah dilakukan di beberapa negara agar bisa memperbaiki penghasilan pensiunan. beberapa diantaranya perlu diadakan program pensiunan tambahan seperti tunjangan, insentif dan honor.
“Harapannya, sebelum sistem kepegawaian diubah menjadi sistem jabatan, perlu dikembangkan sistem pensiun tambahan. Selain itu perlu diadakan jaminan kesehatan suplemen,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
Pengunjung Ke-
